Wawasan regulasi dan kajian akademik oleh advokat Bhavara — disusun untuk membantu pengambilan keputusan.
Ketika Direksi & Komisaris kosong dan pemegang 85% menghilang — bagaimana PT tetap bisa bertindak? Belajar dari Penetapan PN Kepanjen 189/Pdt.P/2025 dan bandingkan dengan kurator Art. 42 KC Polandia untuk sp. z o.o. — matriks 6 fungsi + checklist praktis.
Kajian normatif open legal policy dan judicial restraint dalam 5 putusan MK sebelumnya, hingga pergeseran ke judicial activism pada Putusan 90 — serta problem legitimasi kepentingan dan patrimonialisme.
Mengapa Pasal 15 & 50 UU 27/2022 yang mengecualikan 6 hak subjek dan 10 kewajiban pengendali untuk kepentingan umum perlu direkonstruksi — dari dukcapil hingga perizinan elektronik sebagai titik rawan bocor.
Kajian komparatif Putusan MA No. 121/K/Pid.Sus/2020 dan Delaware Supreme Court — mengapa kelalaian duty of care berakibat berbeda pada BJR di kedua yurisdiksi.
Apa yang berubah, siapa yang terdampak, dan langkah kepatuhan proporsional — ringkasan eksekutif untuk direksi dan tim legal.
